Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia

Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia

Badan Investigasi Investigasi Indonesia (BPUPKI) adalah badan yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Komposisi awal BPUPKI adalah untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melalui perjanjian untuk menggalang dukungan.

Sejarah Pembentukan BPUPKI

Indonesia Mengumumkan kekalahan Jepang yang semakin meningkat dalam Perang Pasifik, Perdana Menteri Jepang Jenderal Koniyaki Koizo mengumumkan pada 7 September 1944 bahwa Indonesia akan dirilis nanti, setelah mencapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur.

Melalui ini, Jepang menyatakan harapan bahwa rakyat Indonesia akan menyambut pasukan Sekutu sebagai penjajah negara mereka.

Oleh karena itu memimpin pemerintahan pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan pada tanggal 1 Maret 1945 pembentukan pasukan Sekutu.

Badan yang ditugasi dalam persiapan kemerdekaan Indonesia, yang disebut “Badan Kemerdekaan” Indonesia untuk diselidiki “(BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai.

Pembentukan BPUPKI juga membahas, mengatur, dan mengumpulkan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan tata kelola masalah untuk mengumpulkan negara Indonesia yang independen.

BPUPKI secara resmi didirikan pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Kangeng Radin Tomingong (KRT) Rajiman Widodendengat, dari kelompok nasional kuno, ditunjuk menjadi Presiden BPUPKI didampingi oleh dua pemimpin muda (Wakil Presiden), Radin Bandji Suyroso dan Ishibangasi Yusio (Jepang).

Selain menjadi presiden muda, Raden Pandji Soeroso juga ditunjuk sebagai kepala kantor administrasi BPUPKI (lengkap kepercayaan) dengan bantuan Masuda Toyohiko dan Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo.

BPUPKI sendiri terdiri dari 67 anggota, yang terdiri dari 60 anggota aktif yang mewakili karakter utama pergerakan nasional Indonesia dari semua wilayah dan sekte, dan 7 anggota khusus mewakili pemerintah pendudukan militer Jepang.

Namun, mewakili Jepang ini tidak memiliki hak suara (perwakilannya negatif, mengundang mereka diundang audiensi BPUPKI hanya sebagai pemantau saja).

Selama pembentukan BPUPKI, ada dua periode bisnis formal untuk BPUPKI, serta pertemuan informal Komite Kecil BPUPKI, yaitu sebagai berikut:

Persidangan Formal Pertama

Menurut informasi yang didapat dari toriqa.com. Persidangan formal BPUPKI pertama adalah dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada tanggal 28 Mei 1945, upacara pembukaan dan upacara pembukaan BPUPKI pertama kali diadakan di “Chuo Sangi In”.

Yang selama era kolonial Belanda adalah sebuah bangunan Volksraad (dari bahasa Belanda, semacam “Hindia Belanda” “Dewan perwakilan” Rakyat Hindia selama periode Kolonial Belanda), sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila.

Gedung ini terletak di Jalan Pejambon 6 – Jakarta, tetapi periode uji coba itu sendiri (periode uji coba pertama untuk BPUPKI) diadakan untuk periode yang hanya terdiri dari empat hari-hari yang dimulai pada hari berikutnya, khusus pada tanggal 29 Mei 1945, dan kemudian hingga 1 Juni 1945, dengan tujuan membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara “merdeka Indonesia” dan merumuskan dasar dari Negara indonesia

Upacara pembukaan dan perayaan persidangan pertama BPUPKI dihadiri oleh semua anggota BPUPKI dan juga dua perwira militer Jepang komandan militer regional ketujuh, Jenderal Izagaki, yang menghubungkan Jawa dan komandan militer regional keenam belas, Jenderal Yoshiro Nagano.

Namun, selama masa uji coba resmi, yang berlangsung selama empat hari, hanya dihadiri oleh semua anggota BPUPKI.

Sebelumnya, agenda sesi dimulai dengan membahas tentang bentuk negara Indonesia, yang dibahas dalam bentuk “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (“NKRI”), kemudian sesi sesi dilanjutkan untuk menyusun konsep konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam masalah ini, BPUPKI harus terlebih dahulu merumuskan Republik Indonesia yang akan merevitalisasi isi konstitusi negara Republik Indonesia sendiri, karena hukum terkait adalah konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menerima rumusan dasar Republik Indonesia yang benar-benar akurat, agenda acara selama persidangan pertama BPUPKI adalah sambutan menyambut tiga tokoh utama gerakan nasional Indonesia, yang dibuka untuk mereka yang membahas tentang Republik Indonesia. sebagai berikut:

Sesi 29 Mei 1945, Profesor Muhammad Yamin, S. Dia memberikan pidato yang menjelaskan tentang merumuskan lima prinsip dasar untuk Republik Indonesia, yaitu:

  1. Peri Nasional
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Kesalehan
  4. Komunitas Rakyat, dan
  5. Kesejahteraan Rakyat.

Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Subomo menyampaikan pidato di mana ia mempresentasikan persetujuan untuk merumuskan lima prinsip dasar untuk Republik Indonesia, yang ia minta pembentukan negara Indonesia yang merdeka, yaitu:

  1. Persatuan
  2. Kekerabatan
  3. Keseimbangan pikiran dan tubuh
  4. Musyawarah
  5. Keadilan sosial. 

Sesi pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato di mana ia mempresentasikan kebijakannya merumuskan lima prinsip dasar Republik Indonesia, yang ia sebut Pancasila, yaitu:

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan
  3. Konsensus atau demokrasi
  4. Kesejahteraan sosial
  5. Kemuliaan Tuhan bagi-Nya (Mahakuasa).

Gagasan Pengerjaan Lima Prinsip Dasar Republik Indonesia oleh Ir. Soekarno kemudian dikenal sebagai “Pancasila,” meminta kompilasi yang diperlukan jika formulasi Pancasila dapat disetujui menjadi “Trisila”, yaitu: “1. Sosiasionalisme; 2. Sosiodokrasi, dan 3- Budaya Tuhan.

Bahkan menurut Ir. Soekarno, Trisila, jika dia ingin ditekan lagi, memenangkan “Ekasila” (Satu Sila), yang merupakan prinsip: “Gotong Royong”, ini didukung oleh Bung Karno untuk menjelaskan konsep ide-ide yang terkait dengan perumusan yang dibawanya untuk dicari “satu entitas “, tidak dapat ditentukan satu sama lain.

Masa percobaan dimulai untuk BPUPKI pertama sebagai detik kelahiran Pancasila ditentukan dan pada 1 Juni diperingati sebagai hari ulang tahun Pancasila.

Surat dari Ir. Soekarno juga mencoba masa percobaan mencoba untuk BPUPKI pertama, setelah BPUPKI meminta jeda persidangan (jeda atau istirahat) selama lebih dari setiap hasil.

Sebelum dimulainya istirahat persidangan, sebuah panel kecil beranggotakan 9 orang yang disebut “Komite Sembilan” dibuat dan diketuai oleh Ir. Soekarno, yang ditujukan untuk memproses proposal dari konsep anggota BPUPKI berdasarkan Republik Indonesia.

Sidang Resmi Kedua

Persidangan resmi kedua BPUPKI adalah dari 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Masa percobaan kedua untuk BPUPKI berlanjut dari 10 Juli 1945 hingga 17 Juli 1945.

Kali ini agenda sesi BPUPKI membahas wilayah Republik Indonesia Serikat, kewarganegaraan Indonesia, rancangan konstitusi, ekonomi, keuangan, pertahanan pemerintah, pendidikan dan persiapan. Dalam sidang BPUPKI kedua, anggota BPUPKI dibagi menjadi panitia kecil.

Komite kecil yang dibuatkan:

  • Komite Penyusunan Hukum Dasar (diketuai oleh Pak Sukarno),
  • Komite untuk Pertahanan Tanah Air (diketuai oleh Radin Abikusno Tjokrosegozo), dan
  • Komite Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Dr. Muhammad Hatta).

Pada 11 Juli 1945, Komisi Penyusunan Konstitusi dipimpin oleh Ir. Soekarno membahas tentang pengaturan kecil di bawahnya, yang berisi tugas khusus untuk mengatur isi Undang-Undang Dasar, yang terdiri dari 7 orang, sebagai berikut:

  1. Prof. Sopomo (Ketua Komite Kecil)
  2. Tn. KRMT Wongsonijuru (anggota)
  3. Mr. Radin Ahmed Sobardjo Djwaidoswerjo (anggota)
  4. Mr. Alexander Andres Maramis (anggota)
  5. Mr. Radin Bangi Singeh (anggota)
  6. Haji Agus Salem (anggota)
  7. Sukiman Wergosandogo (anggota).

Pada 13 Juli 1945, Komite Penyusunan Konstitusi, diketuai oleh Ir. Soekarno membahas pekerjaan komite kecilnya, yang berisi tugas khusus isi Undang-Undang Dasar, yang terdiri dari 7 orang.

Pada 14 Juli 1945, pleno BPUPKI menerima laporan tentang Komite Perancangan Konstitusi, diterima oleh ketua komite itu sendiri, Ir. Soekarno. Laporan ini membahas rancangan konstitusi, yang melengkapi tiga masalah utama:

Pernyataan Indonesia Merdeka

Pembukaan Konstitusi

Teks konstitusi kemudian disebut “Konstitusi 1945,” dan isinya diterbitkan:

  • Wilayah Indonesia sama dengan bekas Hindia Belanda, selain Malaya,
  • Kalimantan Utara (sekarang Sabah dan Sarwak di Malaysia, Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugal (sekarang Timor Timur), dan pulau-pulau di seberang
  • Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan
  • Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik
  • Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih
  • Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia.

Konsep deklarasi kebebasan dari negara Indonesia yang baru akan disusun dengan mengambil triad pertama dari Piagam Jakarta, sedangkan konsep Dasar Undang-Undang hanya diambil dari paragraf baru dari Piagam Jakarta.

Sementara itu, dibahas di antara para peserta dalam sesi BPUPKI tentang penerapan aturan Islam, hukum Islam, di negara Indonesia baru, dan akhirnya Piagam Jakarta diatur dalam pengaturan dan penyuntingan yang sedikit berbeda.

 

Boleh Dong

leave a comment

Create Account



Log In Your Account